All journal

jurnal

Jurnal Nasional : Tantangan Memandirikan Kesehatan Masyarakat

KALAU dilihat dari indikator pembangunan kesehatan secara umum, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia memang menurun dibanding tahun 2004.

Pada tahun 2004, AKI adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2005 AKI menjadi 262 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan menurut laporan UNDP tahun 2006, AKB di Indonesia yang pada tahun 2005 adalah 32,4 per 1000 kelahiran hidup, turun menjadi 30,8 per 1000 kelahiran hidup.

Sejalan dengan penurunan AKI dan AKB, terjadi peningkatan angka usia harapan hidup menjadi 69,4 tahun pada tahun 2006. Walaupun data tersebut memperlihatkan kondisi yang membaik di bidang kesehatan, tapi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura, status kesehatan masyarakat Indonesia masih terkategori rendah.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari, permasalahan dan tantangan di bidang kesehatan memang berat. Antara lain, sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan masih terbatas jumlahnya, distribusinya pun tidak merata, dan kemampuannya belum memenuhi standar pelayanan kesehatan di lapangan.

Hal lain, menurut Menkes, mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya belum memadai, juga pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit belum memenuhi harapan. Padahal, menurut pengamat dan konsultan dunia kesehatan, Dr Handrawan Nadesul, Puskesmas adalah tempat yang tepat untuk memberdayakan kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, Puskesmas adalah ujung tombak peningkatan kesehatan masyarakat. Melalui Puskesmas, masyarakat bisa dididik untuk mandiri menjaga kesehatannya.

Bagusnya, ada peningkatan pembangunan Puskesmas walaupun jumlahnya masih sedikit. Dibanding tahun 2004, ada kenaikan 74 Puskesmas pada tahun 2006 (lihat tabel). Selain pengadaan bangunan fisik Puskesmas, menurut Handrawan penting pula memerhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan di Puskesmas. Karena, dokter dan tenaga paramedis di Puskesmaslah yang menjemput bola memberikan penyuluhan dan pendidikan pada masyarakat untuk pencegahan dan pengobatan penyakit.

Masalah kesejahteraan tenaga medis, agaknya terkait dengan pembiayaan kesehatan yang masih kurang. Menurut Menkes, APBN Depkes hanya 2,6 persen dari APBN Nasional. Selain itu, di banyak daerah dijumpai pelayanan kesehatan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kendala bidang kesehatan lainnya, menurut Menkes adalah manajemen kesehatan belum optimal, efisien dan efektif. Kemampuan masyarakat untuk mengenali dan mendeteksi serta mengatasi masalah kesehatan pada tingkat paling bawah (grass-root) masih rendah. Sehingga, peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal. Jawaban untuk masalah ini mungkin seperti yang dikemukakan Handrawan, yakni penerapan konsep primary health care (PHC) atau kepedulian kesehatan primer yang menurutnya belum benar-benar diterapkan oleh Depkes.

Menurut Handrawan, PHC adalah konsep yang memandirikan masyarakat untuk dapat hidup sehat. Kemandirian ini akan membuat masyarakat bisa menjaga kesehatannya sehingga biaya pengobatan bisa dicegah. Dengan kata lain, biaya pelayanan kesehatan gratis dan pengadaan obat murah bisa ditekan.

“Program pengobatan gratis dan obat murah itu baik, tapi harus disadari masih banyak masyarakat kita yang belum memahami bagaimana penyakit-penyakit musiman dapat dicegah. Dan ini tidak hanya ada di kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah saja. Minimnya kesadaran pola hidup sehat bukan hanya karena kemiskinan, juga disebabkan oleh tidak sampainya informasi kesehatan kepada masyarakat,” katanya.

Handrawan yang pernah meraih Piagam Penghargaan dari Menteri Kesehatan RI Achmad Sujudi ini menyarankan agar Depkes kembali fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesehatannya. Bila mekanisme pencegahan penyakit tercipta dalam masyarakat, maka anggaran kesehatan tidak hanya habis untuk biaya pengobatan.

“Dengan adanya sistem kesehatan masyarakat, maka kita dapat mencegah terjadinya demam berdarah yang sudah menjadi langganan setiap musim penghujan. Yang ada saat ini adalah semangat pemadam kebakaran, setiap kali ada penyakit, baru diselesaikan. Padahal, penyakit bisa dicegah. Seharusnya Depkes bekerja dengan semangat program oriented, bukan proyek oriented,” katanya menegaskan.
Mungkin itu sebabnya berbagai penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, tuberkulosis dan HIV masih belum dapat diatasi, sementara angka kesakitan penyakit tidak menular dan degeneratif seperti penyakit pembuluh darah dan jantung, kanker, dan diabetes mellitus terus meningkat. Belum lagi tantangan lain yang menghadang Depkes yakni terjadinya berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir dan letusan gunung berapi. Ditambah masalah kesehatan akibat konflik sosial dan kecelakaan transportasi.

Menurut Handrawan, saat ini yang juga menjadi kendala adalah otonomi daerah dalam implementasi community health yang diagendakan Pemerintah Daerah. Artinya, Pemda harus punya concern yang bagus untuk benar-benar menerapkan PHC. “Yang terjadi saat ini, kebijakan besar dibuat di ranah nasional tapi dalam implementasinya masih berharap pada kepedulian Pemda,” ujar Handrawan yang pernah mengelola tiga buah Puskesmas di Kotamadya Bogor pada tahun 1981 ini. Laporan: Priska Siagian dan Nunik Triana

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: